Rangkumam PPKN : Suprastruktur dan Infrastruktur Sistem Politik Indonesia

Pengertian awal :
Sistem adalah satu kesatuan yang mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen yang terkait dalam satu kesatuan dan saling bergantung (satu bagian berubah, semua ikut berubah). Jadi sistem politik merupakan sebuah rangkaian kegiatan atau proses di dalam sebuah masyarakat politik dalam mempengaruhi dan menentukan siapa mendapat apa kapan dan bagaimana.

1. Suprastruktur politik Indonesia
Suprastruktur politik merupakan lembaga-lembaga yang membuat keputusan politik yang sah. Montesquieu membagi lembaga kekuasaan tersebut menjadi tiga yaitu:

• Eksekutif: kekuasaan eksekutif berada pada tangan presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan negara.
• Legislatif: 2 kekuasaan legislatif terletak pada MPR, DPR, DPD.
• Yudikatif: kekuasaan yudikatif dilakukan oleh MA, MK, KY.

2. Infrastruktur politik Indonesia

infrastruktur politik adalah lembaga politik nonformal(masyarakat) yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijaksanaan politik yang diambil oleh suprastruktur politik guna sebagai penyalur atau penyampai yang aspirasi dari berbagai kelompok pada suatu negara dan lapisan manapun. Infrastruktur mencakup 5 komponen :

• Partai politik: sekelompok orang yang terorganisir yang berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintah.
• Kelompok kepentingan: kelompok masyarakat yang bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warganya kelompok ini tepatnya menampung saran kritik dan tuntutan kepentingan bagi anggota masyarakat serta menyampaikan kepada sistem politik yang ada.
• Kelompok penekan: sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan.
• Media komunikasi politik: sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.
• Pengangkatan tokoh politik: proses transformasi seleksi  terhadap anggota masyarakat dari berbagai subkultur dan kualifikasi tertentu yang kemudian diperkenalkan mereka kepada peranan khusus dalam sistem politik.